Istri saya sempat kaget ketika mendengar saya akan dilantik menjadi Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Kabupaten Magelang. Keheranan itu berawal dari status saya adalah seorang guru, bukan pustakawan. Saya memang tidak mengenyam pendidikan sebagai seorang pustakawan.
Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IPI disebutkan bahwa keanggotaan IPI dapat berasal dari pengelola perpustakaan/pengolah data. Ha, saya merasa masuk dalam kategori ini. Lantas saya diminta untuk ikut serta dalam kepengurusan PD IPI Kabupaten Magelang.
Pengurus PD IPI Kabupaten Magelang yang tidak mengenyam pendidikan formal dalam bidang perpustakaan tidak hanya saya. Ada beberapa nama yang tidak mengenyam pendidikan D-2/S-1 prodi perpustakaan. Akan tetapi semuanya berlatar belakang pengurus perpustakaan. Ada yang mengurusi perpustakaan desa, ada juga yang bergiat dalam taman baca masyarakat.
Saya bersama teman-teman pengurus mengikuti pelantikan dan pengukuhan sebagai PD IPI Kabupaten Magelang pada Rabu, 29 Desember 2021. Ada beberapa bidang dalam kepengurusan ini. Saya masuk dalam kepengurusan yang membidangi pendidikan.
Sebelumnya saya memang diwawancarai singkat oleh bapak Amroni, salah seorang kasie di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang. Beliau mengatakan kalau saya pantas berada di bidang ini. Mungkin hal ini disebabkan karena latar belakang saya. Saya seorang guru yang juga tercatat sebagai salah satu Pengurus PGRI Kabupaten Magelang.
Saya merasa IPI dan PGRI dapat menjalin sinergi dan kolaborasi. Sebagian besar anggota IPI merupakan pustakawan di sekolah. Uniknya, banyak pustakawan di sekolah yang terdaftar sebagai anggota PGRI. Mereka terdaftar sebagai anggota PGRI dari unsur tenaga kependidikan.
Fenomena keanggotaan yang cukup unik ini memberikan keuntungan tersendiri. Kedua organisasi ini dapat saling melengkapi satu sama lain dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kedua organisasi ini bila bersinergi dapat meminimalisir konflik yang terjadi antara kepala sekolah dengan pustakawan.
Saya mengatakan soal konflik karena Kang Itmam, ketua IPI Provinsi Jawa Tengah di sela-sela pelantikan ini menceritakan konflik yang pernah terjadi. Beliau bercerita kalau IPI pernah mengadvokasi pustakawan yang "diberhentikan" oleh kepala sekolah. Imbasnya, kepala sekolah ini harus pindah dari unit kerjanya.
Konflik seperti di atas ngeri-ngeri sedap. Saya berharap konflik seperti di atas tidak akan terjadi di Kabupaten Magelang. Semoga IPI di Kabupaten Magelang dapat menjalin komunikasi dengan berbagai pihak. Salah satunya PGRI. Harapannya konflik antar profesi seperti itu tidak pernah terjadi. Ini harapan saya, semoga kita dapat bersinergi mencerdaskan kehidupan bangsa!
Rahma Huda Putranto
Muntilan, 29 Desember 2021
Comments
Post a Comment